Sunday, 21 October 2018

Dindik Jatim : Wacana Desentralisasi UN Harus Mengacu Pada Standar BSNP

post-top-smn

un Surabaya, SMN – Kepala Dinas Pendidikan (Dindik) Jawa Timur, Saiful Rahman menyatakan wacana Desentralisasi Ujian Nasional (UN) atau dilakukan oleh masing-masing daerah sesuai kewenangannya harus mengacu pada standar yang telah ditetapkan oleh Badan Standarisasi Nasional Pendidikan (BSNP).

“Siap atau tidak semua daerah harus siap menerima kebijakan desentralisasi UN. Tapi, kita akan prioritaskan dulu ujian SMA/SMK dan PKLK sesuai kewenangan dari Undang-undang. Namun, jenjang SD, SMP dan kejar paket A, B dan C akan diselenggarakan daerah masing-masing,” terangnya, Selasa (29/11) dikonfirmasi.

Ia menjelaskan meski mengacu pada standar BNSP, butir-butir soal yang akan diterapkan dapat dilakukan oleh masing-masing daerah. “Jadi kalau bobot soal akan tetap sama antar satu daerah dengan daerah lain. Tapi butir untuk pembuatan soalnya yang mungkin beragam,” ungkapnya. Terkait anggaran dengan adanya desentralisasi UN, Saiful mengaku, pihaknya akan berencana mengalihkan anggaran tersebut untuk pelaksanaan ujian SMA/SMK.

Sementara, tahun depan ia berencana juga sudah mengalokasikan anggaran untuk Ujian Sekolah (US) SD/MI se Jatim. “Untuk US SD sekitar Rp 9 miliar. Tapi kita butuh anggaran untuk US SMA/SMK sekitar Rp 20 miliar – Rp 25 miliar,” papar Saiful.

Ketua Asosiasi Sekolah Rumah dan Pendidikan Alternatif Jatim, Daniel Rosyid menilai pengaruh penghapusan atau moratorium UN tidak akan berpengaruh banyak. Bahkan bisa mengalihkan perhatian siswa agar tidak hanya fokus pada akademik. Tetapi juga meningkatkan soft skill dengan berbagai kegiatan tambahan. “UN ini sering membuat belajarnya anak lembur, makanya dengan ditiadakannya UN ini juga akan mendukung peranan keluarga dalam pendidikan. Jadi pendidikan lebih utuh,” pungkasnya.

Seperti diketahui, saat ini Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy sedang mengkaji penghapusan UN pada tahun 2017. Hal ini membuat wacana desentralisasi UN dibawah wewenang masing-masing daerah semakin menguat. Langkah Mendikbud dinilai tepat karena standar kualitas pendidikan di Indonesia belum merata. (luk)

post-top-smn

Baca berita terkait