Wednesday, 19 December 2018

DALAM SEHARI DPRD KABUPATEN MOJOKERTO MENGGELAR SIDANG PARIPURNA SEBANYAK 2 KALI

post-top-smn
Sidang paripurna dprd Kabupaten mojokerto yang digelar pada pagi hari senen ( 16/10/2017) dimulai pukul 09.00 wib.

Sidang paripurna dprd Kabupaten mojokerto yang digelar pada pagi hari senen ( 16/10/2017) dimulai pukul 09.00 wib.

Mojokerto, SMN – Sidang paripurna dprd Kabupaten mojokerto yang digelar pada pagi hari senen ( 16/10/2017) dimulai pukul 09.00 wib dengan agenda ” penyampaian pandangan umum fraksi fraksi terhadap RAPBD TA 2018, yang dipimpin oleh Ketua DPRD Ismail Pribadi dihadiri Wabup Pungkasiadi, Wakil ketua, kapolres, forkompimda, Anggota Dewan, sekda, camat dan tamu undangan lainnya. Kegiatan sidang paripurna berlangsung di gedung graha whicesa berjalan kondusif, setiap fraksi menyampaikan saran himbuan dan koreksinya terhadap beberapa itansi di Kabupaten mojokerto.
   Didalam forum sidang paripurna, Dewan Kusairin mengusulkan pendapat tentang, tunjangan pegawai negeri karena beban kerja dan prestasi kerja sesuai amanat permendagri 13 tahun 2006 tentang pengelolaan keuangan daerah, dan seusainya sidang paripurna di luar gedung menjadi sorot utama pembicaraan para tamu undangan yang hadir dalam sidang paripurna.
  Sidang paripurna dilanjutkan lagi pada pukul 15.00 wib dengan agenda” penyampaian jawaban Bupati terhadap PU fraksi atas RAPBD TA 2018″ yang di sampaikan langsung oleh Wabup Pungkasiadi, beliau memaparkan ” semua saran tempatnya himbuan serta korensip terkait tentang penyusunan anggaran APBD tahun 2018 telah di program dengan baik dan berdasarkan instrumen instrumen yang di sepakati bersama, serta memenui kaida kaida tipis, administrasi maupun teknis, maupun menggunakan norma norma dan prinsip, transparansip disiplin anggaran efektif dan efisien.
   ” Saya berharap dalam tatanan hubungan atminitratif jajaran akan semakin memberi arti penting,  bahwa agenda kebijakan politik anggaran dan di fasilitasi dalam kesepakatan bersama ini.Benar benar akan mampu melakukan fungsi fungsi anggaran, dalam rangka ultimalisasi pelayanan kesejahteraan rakyat yang lebih baik” katanya.
    ” Selanjutnya terhadap saran himbuan harapan dan koreksi, terhormat fraksi fraksi DPRD, saya akan menyampaikan jawaban pandangan umum sebagai berikut.
1. pendapatan daerah,  menanggapi dari fraksi PDIP, fraksi Golkar, fraksi PAN, fraksi PKS tentang penurunan pendapatan daerah atau pendapatan di target  sangat rendah pada rancangan APBD tahun 2018 dapat dijelaskan bahwa, dalam perencanaan target pendapatan daerah, agar rancangan APBD tahun anggaran 2018 pendapatan daerah mengalami penurunan sebesar 105.103.578,1 rupiah.
   ” Apabila di bandingkan dengan APBD tahun anggaran 2017, penurunan tersebut dilakukan karena pertimbangan, penerimaan bagi hasil pajak atau bukan pajak mengalami penurunan lebih banyak,  maupun kurang baik penyesuaian PMK N0:19/PMK. 07/27.17,  tentang rincian APBN tahun 2017 sedangkan dana alokasi khusus belum dapat disajikan secara utuh menunggu pelpres atau peraturan menteri keuangan, kecuali tunjangan profesi guru, tambahan penghasilan guru dan tunjangan khusus guru” paparnya.
    ” Menanggapi pertanyaan dari fraksi Demokrat, fraksi PAN, fraksi Gerindra, fraksi PKB terkait dengan belum dianggarkannya piutang daerah dapat dijelaskan bahwa, hitungan piutang daerah sebesar 76 miliar terdiri dari, piutang pajak sebesar 25 miliar dan distribusi 1 miliar belum dapat dianggarkan karena sedang dalam proses pemilang uang khas piutang. Sedangkan piutang lain lain sebesar 13 miliar sudah terbayar pada tahun 2017,piutang lainya sebesar 37 miliar adalah piutang dari pemerintah pusat dan piutang pemerintah provinsi yang realisasinya tergantung pada kebijakan penyantunan dari pemerintah pusat dan provinsi.
   ” Menanggapi pertanyaan terkait pengganggaran belanja pegawai terlalu besar, dapat dijelaskan bahwa, pemerintah kabupaten mojokerto dalam mengalokasikan belanja pegawai sudah tidak serta pada kebutuhan ril, adapun kebutuhan belanja pegawai pada rancangan APBD tahun 2018 sebesar 901 miliar digunakan untuk belanja gaji dan tunjangan PNS ples mines 8,8 rb pegawai. Gaji dan tunjangan DPRD, uang paket, tunjangan banmus, kolusi, bangar, badan kehormatan, alat perlengkapan lainnya, perumahan dan faktor gaji, iuran asuransi kesehatan, asuransi ketenagakerjaan, asuransi kematian, tunjangan konferensi guru, tambahan penghasilan guru dan tunjangan khusus guru ” katanya.
   pimpinan dan anggota komisi I, II, III dan IV di Kabupaten mojokerto” kami minta untuk menindak lanjuti dengan mengadakan pembahasan dan pencernaan serta simbolosasi dan dinalisasi. (ful)
post-top-smn

Baca berita terkait