Monday, 17 December 2018

Cegah Korupsi DD, Kejari Buat Aplikasi Pengawasan Publik

post-top-smn

unnamed

Jember, SMN – Marak kasus penyelewengan Dana Desa (DD) dan masih lemahnya pengawasan dan peran serta masyarakat dalam upaya realisasi DD, Kejaksaan Negeri (Kejari) Jember membuat program aplikasi terkait pengawasan publik akan DD tersebut.
Kata Kepala Kejari Jember, Ponco Hartanto menjelaskan kepada media bahwa program ini ada untuk mencegah penyelewengan yang kerap menjadi pemicu potensi tindakan korupsi di tingkat Pemerintah Desa hingga terhambatnya laju pemerataan pembangunan.
“Sejumlah kasus penyelewengan Dana Desa yang terjadi di Kabupaten Jember bahkan juga berimbas terhadap adanya perangkat serta Kepala Desa (Kades) yang harus mendekam di penjara lantaran tersandung kasus korupsi penyelewengan DD tersebut,” katanya pagi ini.
Selain itu, kata Ponco untuk mencegah hal tersebut semakin terjadi, pihaknya berupaya mendorong peran serta dan partisipasi masyarakat untuk mengawal anggaran APBN dan APBD yang diperuntukan bagi pembangunan desa agar sesuai sasaran.
“Guna untuk mencegah tindak korupsi dalam pengelolaan DD, kami telah meluncurkan sebuah aplikasi layanan publik berbasis telpon pintar yang diberi nama aplikasi AKUD atau Ayo Kawal Uang Desa. Aplikasi tersebut dapat diakses seluruh masyarakat,” paparnya lagi.
Secara teknis, kata Ponco, aplikasi AKUD ini terbagi menjadi dua fitur. Pertama Aplikasi, Layanan Publik yang bisa di download secara bebas oleh masyarakat dengan tujuan, agar masyarakat bisa mengetahui program-program pembangunan yang sedang dikerjakan desa.
“Selain hal tersebut, ada juga Aplikasi Internal Kades Dengan Kejaksaan Negeri. Yang mana fitur tersebut dapat digunakan untuk berkonsultasi secara langsung antara kades dengan kejari termasuk pemberian bantuan hukum terkait pengelolaan keuangan desa secara private,” beber pria asli kota Solo ini.
Ponco berharap, program ini mampu menjawab keragu-raguan kades untuk menggunakan DD secara baik dan benar guna mewududkan pembangunan di desanya masing-masing.
“Sebagai langkah awal, kami sudah meminta data seluruh desa di Jember untuk dimasukan kedalam aplikasi itu,” pungkasnya.
Dengan upaya pencegahaan seperti itu, ditegaskan Ponco, mampu menekan terjadinya tindak pidana korupsi penyelewengan DD dari APBN, dimana tahun 2017 ini pemerintah mengelontorkan sekitar 60 trilyun rupiah bagi seluruh desa yang tersebar diseluruh Indonesia.

post-top-smn

Baca berita terkait