Friday, 20 July 2018

CALON DARI LUAR DESA UNTUK PILKADES PAW SURU

post-top-smn

NGANJUK, SMN – Beredarnya mitos tentang dampak sial apabila anak kelahiran asli,Desa Suru kecamatan Ngetos menjadi Kepala Desa akan terkena sial. Membuat calon dari luar desa pun unjuk gigi dalam pemilihan Kepala Desa Pergantian Antar Waktu ( PAW) Di Desa tersebut seperti di sampaikan Ketua panitia Yulianto ”saat bertemu suara media nasional.co.id di kantor Desa 18/11/17.

Yulianto menuturkan ,bahwa calon yang mendaftar untuk Kades PAW 21 November sampai waktu di tutupnya pendaftaran 30/10/17 hanya ada 2 saja. Yakni Wisnu Wardana asal Dari Kelurahan Mangundikaran Kecamatan Nganjuk dan Wawan Yudha berasal dari Kelurahan Ganung kidul kecamatan Nganjuk.

Ya kan Seseorang yang mencalonkan diri menjadi kepala desa tidak harus merupakan penduduk yang berdomisili di desa yang bersangkutan. Memang, Pasal 33 huruf g Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa (“UU Desa”) sempat mengatur soal syarat domisili calon kepala desa, yakni harus penduduk dan bertempat tinggal di desa yang bersangkutan. Akan tetapi, kemudian pasal ini telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi (“MK”) mas.

Pasal 33 UU Desa sebelum dibatalkan oleh MK itu begini bunyinya:

“Calon Kepala Desa wajib memenuhi persyaratan:
a.    warga negara Republik Indonesia;
b.    bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
c.    memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
d.    berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
e.    berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
f.     bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
g.    terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di Desa setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran;
h.    tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
i.     tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
j.     tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
k.    berbadan sehat;
l.     tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan; dan
m.  syarat lain yang diatur dalam Peraturan Daerah.

Namun kemudiankan, Majelis MK dalam putusannya bernomor 128/PUU-XIII/2015 tegas menyatakan Pasal 33 huruf g UU Desa bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 (“UUD 1945”) dan “tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat”.

Jadi dalam artikel Syarat Domisili Calon Kepala Desa Melanggar Konstitusi tuh, dan Mahkamah menilai pemilihan kepala desa secara langsung oleh masyarakat desa dan pengangkatan perangkat desa tanpa mensyaratkan harus berdomisili di desa setempat bersesuaian dengan semangat Pasal 28C ayat (2) UUD 1945. Beleid ini menyebutkan “Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya”.

MK juga menyatakan bahwa sudah seyogyanya pemilihan ‘kepala desa dan perangkat desa’ tidak perlu dibatasi dengan mensyaratkan harus ‘terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di desa setempat paling kurang 1 tahun sebelum pendaftaran’.

kan alasan ini pas sejalan dengan rezim Pemerintahan Daerah dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang tidak memberikan batasan dan syarat terkait dengan domisili atau terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di daerah setempat.

Jadi,jelas kiranya bahwa calon kepala desa tidak wajib merupakan penduduk desa setempat yang dibuktikan dengan dimilikinya KTP sebagai tanda bahwa ia terdaftar sebagai penduduk desa setempat.Tapi kemarin dari masyrakat minta, jika menjadi Kepala Desa supaya mau tinggal di Desanya.Kan pelayanan bisa sewaktu-waktu dan lebih fleksibel itupun kedua calon setuju karena ada kerabat,mertua juga orang tua mereka yang tinggal disini”Ungkapnya.

Tapi kalau mengenai kabar mitos, bahwa kalau putra daerah nyalon bakal kena sial itu saya kurang tau juga. Cuman memang sih ada beberapa kejadian kalau Kades kelahiran sini gak sampai habis masa jabatan selalu kena musibah. Seperti Jokotrisnanto cuman jabat 2 Tahun lalu kena musibah lalu yang barusan kan pak bayu. Malah baru jadi bulan agustus kemarin September atau oktober dah meninggal. Ini pun dana juga nipis mas,dari APBD kabupaten Rp 15.000.000,- kalau dari Desa menyesuaikan ya sekitar Rp 17.000.000,-(+-)”Tambahnya.(Ian/Rmb)

post-top-smn

Baca berita terkait