Friday, 20 July 2018

Buruh Kota Semarang Desak DPRD Perjuangkan UMK 2018 Rp 2,7 Juta

post-top-smn

Buruh berorasi di depan Kantor DPRD Kota Semarang, Selasa (7/11/2017). Mereka mendesak DPRD Kota Semarang memperjuangkan UMK 2018 Rp 2,7 juta.

Semarang, SMN – Sekitar 50 orang dari aliansi buruh Semarang yang terdiri dari FKSPN, FSP KEP, FSPMI, FSPI, Kahutindo, Farkes, dan FSP PLN, mendatangi kantor DPRD Kota Semarang, Selasa (7/11/2017).

Mereka berorasi di depan kantor DPRD Kota Semarang sembari meneriakan tuntutan kenaikan upah minimum kota (UMK) Tahun 2018.

Mereka membawa berbagai atribut di antaranya bendera. Dalam orasinya, Ketua FKSPN Kota Semarang, Waluyo, mengatakan, kebutuhan hidup buruh selalu meningkat setiap tahun. Upah dari pekerjaan yang selama ini dijalani, menjadi harapan satu-satunya mencukupi kebutuhan.

Ia menuturkan, upah Rp 2,125 juta yang ditetapkan Gubernur Jawa Tengah untuk Kota Semarang pada 2017 belum mampu memenuhi seluruh kebutuhan hidup buruh, terlebih yang sudah berkeluarga.

“Kami akan merebut hak kami yang selama ini direbut pemerintah. Upah dibikin rendah dengan alasan investasi tidak bisa masuk. Itu bohong,” kata Waluyo, dalam orasinya.

Disamping itu, UMK Kota Semarang yang notabene Ibukota Provinsi Jawa Tengah, juga tertinggal dari ibukota provinsi lain. Apalagi, ada kabupaten di Jawa Tengah yang menetapkan UMK lebih tinggi dibanding Semarang.

Dalam kesempatan itu, Waluyo juga menyatakan penolakan PP 78 tahun 2015 sebagai dasar penentuan UMK, serta meminta DPRD Kota Semarang merekomendasikan usulan UMK dari buruh sebesar Rp 2,7 juta.

“Angka usulan itu sudah berdasarkan perhitungan sesuai kebutuhan hidup layak (KHL) yang riil para buruh,” ucapnya.

post-top-smn

Baca berita terkait