Wednesday, 20 March 2019

Bupati Sampaikan Raperda R- APBD 2018 Kepada DPRD Kabupaten Malang

post-top-smn
Rapat paripurna DPRD kabupaten Malang di ruang sidang paripurna pada rabu (18/10) lalu

Rapat paripurna DPRD kabupaten Malang di ruang sidang paripurna pada rabu (18/10) lalu

Malang, SMN – Rapat paripurna DPRD kabupaten Malang dalam rangka penyampaian rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah (RAPBD) tahun anggaran 2018, disampaikan langsung oleh bupati malang Dr. H. Rendra Kresna bertempat di ruang sidang paripurna pada rabu (18/10).

Memperhatikan peraturan menteri dalam negeri nomor 33 tahun 2017 tentang pedoman penyusunan anggaran pendapatan dan belanda daerah (APBD)  tahun  anggaran 2018, bab IV terkait teknis penyusunan APBD menyebutkan bahwa dalam menyusun, pemerintah daerah dan DPRD harus memperhatikan penetapan APBD harus tepat waktu, yaitu paling lambat tanggal 31desember 2017.

Sesuai dengan tahapan penyusunan APBD, pemerintah kabupaten Malang telah membuat nota kesepakatan dengan DPRD kabupaten Malang nomor : 180/18/35.07.013/2017 dan nomor 180/3022/35.07.040/2017 tentang kebijakan umum anggaran pendapatan dan belanja daerah (KUA) kabupaten Malang tahun anggaran 2018. Serta nota kesepakatan nomor 180/19/35.07.013/2017 dan nomor 180/3032/35.07.040/2017 tentang prioritas dan plafon anggaran sementara  (PPAS) tahun anggaran 2018.

Selanjutnya KUA dan PPAS yang telah disepakati bersama akan menjadi dasar untuk menyusun, menyampaikan dan membahas rancangan APBD tahun anggaran 2018 antara pemerintah daerah dan DPRD sampai tercapainya persetujuan bersama antara kepala daerah dengan DPRD terhadap rancangan peraturan daerah tentang APBD, paling lambat tanggal 30 november 2018.

Terkait dengan kondisi ekonomi makro kabupaten Malang sebagai landasan penyelenggaraan pemerintah menyampaikan produk domestik regional bruto atas dasar harga berlaku (PDRB – ADHB) direncanakan sebesar Rp 87.040.198.640.000 dan pada tahun 2018 ditargetkan sebesar Rp 93.754.081.320.000. PDRB atas dasar harga konstan (PDRB – ADHK) tahun 2017 direncanakan sebesar Rp 61.016.326.500.000, dan tahun 2018 ditargetkan sebesar Rp 63.832.337.870.000. Pertumbuhan ekonomi tahun 2017 direncanakan sebesar 5,50 persen dan tahun 2018 ditargetkan sebesar 5,60 persen. Sedangkan laju inflasi pada tahun 2018 ditargetkan semakin menurun menjadi 5,30 persen. PDRB perkapita tahun 2017 direncanakan sebesar 33,71 persen dan tahun 2018 ditargetkan meningkat menjadi 36,21 persen.

Dengan memperhatikan hal tersebut disampaikan struktur rancangan APBD 2018 meliputi pendapatan daerah, pendapatan asli daerah, pajak daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, lain – lain pendapatan daerah yang sah, penerimaan dari dana perimbangan, bagi hasil pajak dan bukan pajak,  penerimaan dana alokasi umum (DAU).dana alokasi khusus (DAK), lain – lain pendapatan daerah yang sah. Dalam rinciannya lain – lain pendapatan yang sah ini mengalami kenaikan akibat adanya pemindahan penerimaan BOS dari pemerintah pusat namun juga terjadi penurunan yang disebabkan oleh belum adanya dasar dalam memperhitungkan penerimaan bantuan keuangan dari pemerintah Provinsi Jawa Timur pada tahun anggaran 2018.

Belanja daerah dianggarkan sebesar Rp 3.746.952.475.259,71 turun 3,10 persen.
Belanja tidak langsung dianggarkan Rp 1.639.515.632.340 turun 12,04 persen. Dari sisi pembiayaan, penerimaan pembiayaan tahun anggaran 2018 dianggarkan Rp 161.441.563.655,75 turun 25,75 persen dari tahun anggaran 2017. Sedangkan pengeluaran pembiayaan direncanakan Rp 21.000.000.000 turun 58 persen dari pagu tahun anggaran  2017. Alokasi pembiayaan ini rencananya akan dilakukan untuk pembayaran hutang kepada PDAM dan penyediaan dana cadangan pemilukada.(Jun/adv)

post-top-smn

Baca berita terkait