Monday, 23 July 2018

BUPATI PETAHANA MELENGGANG DI PILKADA KARENA LAPORAN TIDAK MEMENUHI UNSUR PELANGGARAN PEMILU

post-top-smn

LUMAJANG, SMN —Proses klarifikasi yang dilakukan oleh Panwaslu Kabupaten Lumajang, soal laporan mutasi, ternyata hasil laporan tersebut tidak dapat ditindaklanjuti, karena tidak memenuhi syarat materiil, dan tidak memenuhi unsur-unsur pelanggaran Pemilu.

Hasil ini, berdasarkan Rapat Pleno Panwaslu Kabupaten Lumajang, Nomor 18/BA/BB/KAP/JI-X/HK.00.01/V/2018, pada Selasa sore tadi (29/5), di kantor Panwaslu Kabupaten Lumajang.

Akhmad Mujaddid MR SH, Ketua Panwaslu Kabupaten Lumajang, menyampaikan, bahwa hasil rapat tersebut telah disimpulkan berdasarkan kajian terhadap fakta-fakta dan keterangan saksi-saksi yang didukung dengan alat bukti atau barang bukti dan aturan hukum yang mengatur penyelenggaraan pemilu.

Panwaslu Kabupaten Lumajang menyimpulkan, bahwa hasil yang pertama yaitu, laporan pelapor tidak memenuhi syarat materiil laporan pelanggaran, terkait dengan dua alat bukti surat persetujuan nomor 820/005/OTDA tanggal 2 Januari 2018, sebagai obyek pelaporan pelanggaran, yang tidak dapat dipastikan surat persetujuan mana yang diakui Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri).

“Sebagai lembaga pengawas pemilu, Panwaslu Kabupaten Lumajang, diberikan tugas dan wewenang oleh Undang-Undang untuk melakukan pengawasan penyelenggaraan tahapan pemilihan, dan terkait dengan keabsahan terhadap keputusan lembaga atau instansi lain, Panwaslu tidak berwewenang untuk menilai keabsahan keputusan dimaksud, karena lembaga yang berhak untuk menguji keabsahan keputusan lembaga atau instansi pemerintah sebagai produk Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN), adalah Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN),” bebernya.

Panwaslu Kabupaten Lumajang telah menginvestigasikan kedua macam surat persetujuan Mendagri dengan didampingi oleh Bawaslu Propinsi Jawa Timur dan diberikan surat pengantar dari Bawaslu RI.

Kedua, menurut Jadid, bahwa sesuai dengan Peraturan Bawaslu Nomor 14 Tahun 2017, bahwa penanganan pelaporan dugaan pelanggaran adalah selama 5 hari, dan berakhir sampai waktu yang ditentukan dalam proses penaganan pelaporan dugaan pelanggaran tersebut, Panwaslu Kabupaten Lumajang belum mendapatkan jawaban resmi secara tertulis dari Mendagri atas investigasi yang telah dilakukan.

Ketiga, terlapor saudara Drs H As’at MAg yang berstatus petahana, belum dapat didiskualifikasikan telah melakukan pelanggaran terkait dengan penggantian pejabat dilingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lumajang sebelum ditetapkan sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lumajang oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lumajang, serta sebelum berakhir masa jabatan sebagai Bupati Lumajang

Keempat, bahwa terlapor saudara Drs H As’at MAg, yang berkududukan sebagai Bupati petahana tidak terbukti secara sah dan menyakinkan telah melanggar ketentuan Pasal 72 ayat 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016.

“Karena laporan pelapor Andre Eskobar, dengan nomor 001/LP/PB/Kab/16.20/V/2018, tidak terbukti secara sah dan menyakinkan, maka Panwaslu Kabuapten Lumajang tidak dapat menindaklanjuti laporan pelapor,” jelasnya.

Menurut Jadid, Panwaslu Kabupaten Lumajang, merekomendasikan terkait laporan pelanggaran nomor 001/LP/PB/Kab/16.20/V/2018, yang disampaikan pelapor atas nama Andre Eskobar, dengan terlapor Drs H As’at MAg tidak dapat ditindaklanjuti.

Panwas akan menerbitkan status pemberitahuan laporan, pada papan pengumuman, dan atau menyampaikan kepada pihak pelapor dan terlapor. (Atk)

post-top-smn

Baca berita terkait