Sunday, 22 July 2018

BPN Kediri, Ada Skala Prioritas untuk Desa Penerima PTSL

post-top-smn

IMG_20170810_134542_HDR

Kediri, SMN – Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kediri memberikan pengarahan tentang Program Nasional Percepatan Pelaksanaan PTSL, di ruang pertemuan pada hari Kamis, (10/08). Hadir dalam pengarahan ini kepala desa yang menginginkan agar warga desanya bisa mendapatkan prioritas penerima PTSL.

Kepala Kantor (Kakan) BPN Muchlis Setyo Margono, SH. menjelaskan, “Pemerintah dalam hal ini Presiden Jokowi telah menargetkan pada Tahun 2025, semua bidang tanah di Indonesia dapat tersertifikasi, untuk tahun ini target nasional sebesar 5 juta bidang, sedangkan untuk tahun 2018 meningkat 7 juta bidang. Pada tahun 2017 ini untuk Kabupaten Kediri mendapatkan kuota 16 ribu, kemudian ada penambahan kuota sebesar 3 ribu bidang. Dalam berbagai kesempatan penyuluhan, Muchlis sering menyampaikan kalau PTSL ini tidak gratis, untuk Pra sertifikasi itu dibiayai sendiri oleh masyarakat pemohon, seperti penyiapan berkas KTP, KK, materai, dan SPPT PBB, serta patok bidang tanah”.

Anggota Dewan yang turut mendampingi, Heri Gunawan, berharap agar panitia pelaksana dan kepala desa dapat  memahami Permen Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Percepatan Pelaksanaan PTSL, karena dalam permen ini sudah jelas bagaimana aturan pelaksanaan PTSL. Heri juga berharap pada pemerintah khususnya BPN, agar kuota PTSL dapat ditingkatkan untuk tahun 2018, agar lebih banyak lagi desa yang telah mengajukan permohonan dapat tercover oleh program ini.

Sedangkan untuk prioritas penetapan lokasi desa penerima PTSL, menurut BPN ada beberapa kriteria teknisnya, secara berkesinambungan, termasuk daerah tersebut ada sentra ekonominya, masih sedikit bidang tanah yang tersertifikasi. Sudah menjadi kewajiban pemerintah untuk mendata semua desa, hal ini juga memudahkan pemda untuk mendata pajak. Sesuai Permen, memang masyarakat diberi kemudahan untuk mendapatkan sertifikat, namun kemudahan itu harus tetap menjaga kejujuran dan itikad baik. Lebih lanjut Kasi Pengukuran, Marjuki pada kesempatan ini menyampaikan, untuk pelaksanaan PTSL ada beberapa prosedur yang harus dilalui, seperti berdasarkan DIPA, akan kelihatan jumlah kuotanya berapa bidang, penetapan lokasi, penyuluhan, pemeriksaan data yuridis/pendataan, pemeriksaan tanah, pengukuran, pemeriksaan ajudikasi, pengumuman hasil dan kalau tidak ada permasalahan akan diterbitkan sertifikatnya.

Di beberapa daerah telah ada bimtek administrasi pertanahan untuk kepala desa, Muchlis juga berharap di Kediri juga bisa dilaksanakan hal itu. Beliau juga akan membantu desa untuk mendapatkan kuota bidang PTSL. Dengan adanya PTSL atau Pendaftaran Tanah Desa Sistematis Lengkap ini, diharapkan semua bidang tanah di desa dapat tersertifikasi, dalam kesempatan terakhir, Muchlis kembali menegaskan, “Mari kita dukung dan laksanakan PTSL, ini yang bertujuan untuk peningkatan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat, demikian imbuhnya. Dan kalau saja seandainya masih ada pertanyaan atau kurang jelas, silakan datang pada kami”, begitu pungkasnya (smg).

post-top-smn

Baca berita terkait