Wednesday, 26 June 2019

BPJS Ketenagakerjaan Siap Lindungi Pegawai Non ASN

post-top-smn

bpjs ketenagakerjaan Jakarta, SMN – BPJS Ketenagakerjaan siap melindungi Pegawai Non Aparatur Sipil Negara (ASN) atau Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) dan Tenaga Pendukung Program yang berada di bawah naungan Kementerian Ketenagakerjaan dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT).

“Universal Coverage yang merupakan tujuan utama perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan kembali digalakkan. Kali ini bekerja sama dengan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes),” kata Dirut BPJS Ketenagakerjaan di Jakarta, Senin, 23 Januari 2017.

Hal itu tersebut tertuang dalam Nota Kesepahaman (Mou) antara Kemnaker, Kemendes dan BPJS Ketenagakerjaan yang ditandatangi Menteri Ketenagakerjaan Muhammad Hanif Dhakiri, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Eko Putro Sandjojo, dan Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Agus Susanto.

Selain itu juga ditandatangani Perjanjian Kerjasama (PKS) antara Kemendes dengan BPJS Ketenagakerjaan tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pegawai Pemerintah Non-Pegawai Negeri dan Tenaga Pendukung Program di Direktorat Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Penandatanganan PKS dilakukan oleh Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Ahmad Erani Yustika dengan Direktur Perluasan Kepesertaan dan HAL BPJS Ketenagakerjaan E. Ilyas Lubis.

Agus menjelaskan, perlindungan yang diberikan untuk para Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri dan Tenaga Pendukung program ini meliputi seluruh program BPJS Ketenagakerjaan, yaitu Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKm), Jaminan Hari Tua (JHT), dan Jaminan Pensiun (JP).

“Kami sangat mengapresiasi sinergi Kemnaker dan Kemendes dengan BPJS Ketenagakerjaan untuk melindungi Pegawai Non ASN. Semoga Kementerian dan Lembaga Negara (K/L) lainnya juga segera mendaftarkan para Pegawai Non ASN di lingkungannya untuk mendapatkan perlindungan jaminan sosial Ketenagakerjaan,” ujar Agus.

Ilyas menambahkan, saat ini tercatat jumlah potensi peserta yang akan didaftarkan dalam program perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan di Kemendes oleh BPJS Ketenagakerjaan adalah sebanyak 30.000 tenaga pendukung yang terdiri dari tenaga ahli, tenaga pendamping desa dan tenaga pendamping lokal desa.

Selain itu juga terdapat 14.686 unit Badan Usaha Milik (BUM) desa tersebar di 33 provinsi indonesia yang juga merupakan potensi peserta BPJS Ketenagakerjaan. BUM desa merupakan lembaga ekonomi yang berperan strategis dalam menggerakkan kekuatan ekonomi desa.

“Penandatangan MoU dan PKS ini juga menunjukkan komitmen dari Kemnaker dan Kemdes untuk mendukung BPJS Ketenagakerjaan dalam memberikan perlindungan kepada seluruh masyarakat pekerja di Indonesia”, tambah Ilyas.

“Semoga dengan adanya perjanjian kerjasama ini dapat membuka kesadaran pemberi kerja dan K/L akan pentingnya perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi para pekerja, sekaligus juga menegakkan regulasi yang ada,” kata Agus menambahkan.

 

Sumber: pikiran-rakyat.com

post-top-smn

Baca berita terkait