Tuesday, 12 December 2017

Bimtek DPRD Tidak Lagi Boleh di Hotel

post-top-smn

Blitar Bimtek DPRD

Foto: Sekretaris DPRD Kabupaten Blitar bersama staf berkonsultasi dengan Kabid Kesatuan Bangsa dan Politik Kemdagri.

Blitar, SMN Meskipun masih diperbolehkan melaksanakan bimbingan teknis (Bimtek) bagi DPRD namun pelaksanaannya tidak lagi di hotel, tetapi harus menggunakan fasilitas milik Negara atau daerah. Hal ini terkait dengan terbitnya Surat Edaran (SE) Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2014 Tentang Peningkatan Efektifitas dan Efesiensi Kerja Aparatur serta Surat Edaran (SE) Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Pembatasan Kegiatan Pertemuan/Rapat di Luar Kantor.

Demikian diungkapkan, Drs. Heri Sarip Hidayat, Kabid Kesatuan Bangsa dan Politik, Pusat Manajemen dan Kepemimpinan Pemerintahan, Badan Diklat, Kemendagri, saat menerima kedatangan Sekretariat DPRD Kabupaten Blitar dalam acara konsultasi di Gedung Badiklat, Kemendagri, Kamis, 05 Pebruari, 2015.

Sekretariat DPRD Kabupaten Blitar yang dipimpin Drs. Izul Marom, MSc melakukan konsultasi ke Badan Diklat Kemendagri terkait pelaksanaan renja dan program DPRD Kabupaten Blitar, dimana dalam Tahun 2015 ini masih menganggarkan Bimtek yang dilakukan oleh pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Blitar.

Menurut Izul, pelaksanaan pendalaman tugas atau bimtek masih bisa dilaksanakan. Hal ini, sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2011 Tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Pimpinan dan Anggota DPRD Propinsi, Kabupaten/Kota. Dimana yang dapat melaksanakan pendalaman tugas adalah, Badan Diklat Kemendagri dan Badan Diklat Propinsi, Perguruan Tinggi, Partai Politik dan Sekretariat Dewan.

Heri menambahkan, selain harus menggunakan fasilitas milik Negara atau daerah, bagi DPRD yang melaksanakan bimtek dan bekerjasama dengan perguruan tinggi, harus memilih perguruan tinggi satu propinsi. “Baru boleh keluar propinsi bilamana di propinsi setempat tidak ada perguruan tinggi yang memenuhi persyaratan,” kata Heri.

Menurut catatan di Badan Diklat, lanjut Heri, perguruan tinggi yang tercatat dan telah mendaftarakan di Badan Diklat untuk Propinsi Jawa Timur ada 3 (tiga) masing-masing Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), Universitas Wijaya Kusuma (UWK) Surabaya dan Universitas Bhayangkara (UBHARA) Surabaya.  “Untuk yang PTN hamper semuanya bisa melaksanakan, namun sejauh ini belum ada PTN yang melakukan kerjasama pelaksanaan Bimtek DPRD,” pungkas Heri. (mam)

 

 

post-top-smn

Baca berita terkait