Monday, 23 July 2018

Bertemu Presiden Jokowi, Bupati Faida Sampaikan Persoalan TKI, Prona, K2 dan DAK

post-top-smn

JEMBER, SMN – Pertemuan Bupati Jember, dr Hj Faida MMR bersama seluruh jajaran pengurus Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) dengan Presiden RI Joko Widodo di istana Negara Bogor, Jawa Barat, Kamis (5/7) lalu, menyampaikan soal Tenaga Kerja Indonesia (TKI), Program Operasi Nasional Agraria (Prona), Aparatur Sipil Negara (ASN) Katagori ll (K2) dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

Bupati Faida menyampaikan bahwa masalah TKI yang berada di luar negeri, dan Presiden RI tersebut langsung menanggapi dan merespon dengan baik, karena hal tersebut menyangkut nama baik Bangsa.

“Masalah TKI harus diseriusi. Sebab ini adalah masalah kemanusiaan dan harga diri bangsa yang perlu kita jaga bersama,” papar Bupati Faida.

Dalam kesempatan tersebut tidak disia-siakan oleh Bupati Jember. Bupati Faida menyampaikan berbagai hal kepada Presiden RI Joko Widodo. Termasuk masalah K2 agar diprioritaskan diangkat jadi CPNS. Prioritasnya diberikan ke putra daerah.

“Jangan semua formasi CPNS open bidding. Harus ada kuota putra daerah dan kebijakan yang menyelesaikan persoalan K2,” kata Bupati Faida, yang ditunjuk sebagai juru bicara APKASI di Istana Negara waktu itu.

Selain persoalan K2, Bupati Faida juga menyampaikan sejumlah persoalan lainnya. Salah satunya aspirasi sejumlah Kepala Desa (Kades) tentang sertifikat tanah Proyek Operasi Nasional Agraria (Prona) SKB 3 Menteri. Yang sekarang berubah menjadi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).

Disampaikan kepada Presiden supaya ditingkatkan anggaran pusat yang semula Rp 150 ribu jadi Rp 300 ribu.

“Daerah juga berkomitmen, siap mensubsidi untuk percepatan tuntas sertifikat tanah,” ungkapnya.

Soal Dana Alokasi Khusus (DAK) yang bersumber dari anggaran pemerintah pusat, supaya juknisnya tidak terlambat. Sebab hal tersebut juga yang menyebabkan daerah sulit merealisasikan.

“Dana memang sudah ditransfer ke daerah, tapi kami di daerah sulit merealisasikan karena keterlambatan juknis,” tuturnya.

Bupati Faida juga mengatakan bahwa, menu DAK supaya lebih fleksibel untuk lebih bisa diarahkan sesuai kebutuhan daerah. (afu)

post-top-smn

Baca berita terkait