Thursday, 15 November 2018

Berantas Kejahatan Perikanan Transnasional, Pemerintah Maksimalkan Satgas 115

post-top-smn

satgas 115 Surabaya, SMN – Pemerintah memaksimalkan pemberantasan kejahatan perikanan transnasional terorganisir (transnational organized fisheries crime) dengan mengoptimalkan peranan Satgas 115.

Pada 2017 Satgas 115 akan meningkatkan kemampuan pendeteksian, terutama dalam melakukan patroli pengawasan dari unsur gabungan, TNI, KKP, kepolisian dan Bakamla, baik di wilayah barat dan timur. “Terutama penggunaan airborne surveillance dan satelit untuk mendeteksi pelanggaran serta Pembersihan rumpon-rumpon ilegal di seluruh wilayah Indonesia,” kata Mas Achmad Santosa, Koordinator Staff Khusus Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal – Satgas 115, Kamis (19/1).

Dikatakannya, untuk melanjutkan upaya pemberantasan Transnational Organized Fisheries Crime, KKP mendorong komunitas internasional untuk mengakui istilah ini melalui keterlibatan Satgas 115 dalam berbagai forum internasional.

Melalui Satgas 115, pemerintah akan merealisasikan The International FishForce Academy of Indonesia (IFAI) bekerjasama dengan Jakarta Center for Law Enforcement Cooperation (JCLEC). “Kami merealisasikan itu agar aparat penegak hukum memahami dan menerapkan pendekatan multidoor dan pertanggungjawaban pidana korporasi,” lanjutnya.

Satgas 115 juga akan meningkatkan perlindungan awak kapal Indonesia yang bekerja di Kapal Ikan Asing, serta melakukan uji tuntas (due diligence) dan peningkatan kepatuhan pajak dari pelaku usaha.

Sebagai informasi, sepanjang 2016, Satgas 115 telah melakukan penangkapan terhadap 781 kapal pencuri ikan, dengan rinciam TNI AL sebanyak 204 kapal, Polair 380 kapal, Bakamla 20 kapal dan PSDKP KKP 177 kapal. “Sedangkan semenjak saya menjabat sebagai menteri, kami telah menenggelamkan 236 kapal pelaku pencuri ikan,” katanya.

Pada awal tahun ini, rencananya KKP ‎bersama Satgas 115 akan menenggelamkan 92 kapal asing pencuri ikan yang telah ditangkap. Penenggelaman kapal ini akan dilakukan di berbagai wilayah di Indonesia. Dari 92 kapal tersebut, sebanyak 51 kapal sudah diputuskan bersalah oleh pengadilan (inkracht). Sedangkan sisanya masih menunggu keputusan pengadilan. (jal/kom)

post-top-smn

Baca berita terkait