Sunday, 26 May 2019

Belum Jadi Peserta BPJS Kesehatan, 2019 Ada Sanksi Administrasi Kependudukan

post-top-smn

Tanya Rahayu mengatakan bahwa salah satu syarat selain KTP & KK, warga juga wajib memiliki kartu BPJS, salah satunya BPJS Kesehatan.

Jember, suaramedianasional.co.id – Per 1 Januari 2019 mendatang, akan diberlakukan sanksi administrasi kependudukan. Diantaranya untuk mengurus perpanjangan STNK, surat Nikah, pendaftaran sekolah/kuliah, melamar kerja, pergi ke luar negeri dan sebagainya.

Sebab kata Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Cabang Jember, Tanya Rahayu mengatakan bahwa salah satu syarat selain KTP & KK, warga juga wajib memiliki kartu BPJS, salah satunya BPJS Kesehatan.

“Bagi WNI yang belum memiliki  Kartu Jaminan Kesehatan Nasional – Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) atau BPJS segera mendaftarkan diri,” kata Tanya ketika ditemui awak media ditempat kerjanya tadi.

Namun dikatakan Tanya, ada juga program bagi warga yang tidak mampu, dapat mengajukan kepesertaan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota.

“Sedangkan bagi warga yang mampu, dapat langsung mendaftarkan diri secara online atau datang ke kantor BPJS setempat,” jelasnya.

Bagi warga yang tidak mampu, ditegaskan oleh Tanya, dapat segera mengajukan sebelum 15 Desember 2018 mendatang, sebab apabila sakit setelah 15 Desember 2018, maka akan diberlakukan sebagai pasien umum, atau berbayar normal.

“Sebab resiko sakit dan kecelakaan dapat menimpa siapupun dan kapanpun, baru akan terasa jika sudah masuk Rumah Sakit dan Rawat Inap,  apalagi operasi dan perawatan rutin memerlukan biaya tinggi,” paparnya.

Diterangkan lagi oleh Tanya, bahwa sudah masuk Rumah Sakit, hasil kerja yang selama ini telah dikumpulkan bisa berkurang atau habis gara-gara sakit dan masu Rumah Sakit tanpa kartu KIS/BPJS Kesehatan.

Pertimbangkan resiko jika sakit atau kecelakaan tanpa kartu Jaminan Kesehatan Nasional (JKN/KIS/BPJS) yang kaya bisa miskin, apalagi warga yang tidak mampu bisa semakin miskin.

“Maka dari itu BPJS Kesehatan  adalah wajud nyata gotong rotong warga negara Indonesia, saling membantu yang sedang mengalami sakit atau kecelakaan. Bagi yang telah membayar iuran, namun tidak kena musibah sakit atau kecelakaan adalah zakat dan bersyukur, alhamdulillah,” tambahnya.

Kepada segenap warga masyarakat, agar dapat membantu mengingatkan keluarga, tetangga, teman dan masyarakat umum lainnya yang belum memiliki kartu JKN-KIS/BPJS Kesehatan, dan segera diurus.

“Disini, pro aktif masyarakat sangat diperlukan,” imbuhnya.

Kejadian ini sempat dialami oleh Rochimawati (53), warga Kelurahan Tompokersan, Kecamatan Kota, yang mengetahui besarnya biaya untuk operasi cucunya, hingga puluhan juta rupiah.

“Beberapa waktu yamg lalu, saya mengantarkan cucu saya ke UGD dan melakukan operasi patah tulang bahunya. Karena dia ikut kejuaraan, maka tidak di cover BPJS Kesehatan, akhirnya masuk dengan status pasien umum,” ujarnya.

Hanya beberapa hari saja, kata Rochimawati, pihaknya harus membayar sekitar Rp 18 juta. Berbeda jika di cover oleh pihak BPJS Kesehatan, kan lebih meringankan.

“Ternyata BPJS Kesehatan itu tidak mengcover kegiatan kejuaraan olah raga, ya apa boleh buat, maka dari itu bedanya sekali,” pungkasnya.

Melihat pengalaman tersebut, Rochimawati mengajak warga masyarakat yang belum mendaftarkan diri sebagai peserta BPJS Kesehatan, segera daftarkan diri, sebab itu penting bagi diri kita sendiri. (afu)

post-top-smn

Baca berita terkait