Thursday, 13 December 2018

Bekas Waduk di Perjual Belikan, Nama Wajib Pajak Beralih Tanpa Sepengetahuan Kades

post-top-smn

Tanah bekas waduk yg di kuasai pribadi.

Pasuruan, SMN – Berubahnya SPPT dari nama wajib pajak Waduk menjadi nama perseorangan membuat Syamsul Huda A.M selaku Kepala Desa Tamansari bingung.

Adanya perubahan nama wajib pajak sejak tahun 2016 membuat Syamsul bertanya ke Sekdesnya siapa yang memberikan keterangan pada kantor pajak sehingga ada peralihan, mengingat hanya surat keterangan dari kepala desa yang bisa merubahnya, sedang Syamsul sendiri tidak pernah membikinkan surat keterangan peralihan tersebut. Namun sekdes menjawab mungkin yang bersangkutan (Nur Rohmat) atau orang dari pengairan (Mulyadi) sendiri yang merubahnya di tahun 2015, ujar Syamsul menirukan jawaban sekdesnya pada wartawan media ini.

Lebih lanjut Syamsul menjelaskan bahwa peralihan tanah bekas waduk ke Nur Rohmat di tahun 2004 di dasari kwitansi jual beli antara Mulyadi (salah satu staf dinas Pengairan Purwosari) dengan Nur Rohmat yang kebetulan waktu itu menjabat sebagai kepala desa seharga 10 juta rupiah.
Padahal dari berkas satu bendel yang Syamsul terima dari Nur Rohmat sendiri, telah menerangkan bahwa pengajuan awal di tahun 1998 peruntukan tanah bekas waduk dipersiapkan untuk pengaplingan tanah bagi kepentingan karyawan/ karyawati PNS pada Cabang Dinas Pengairan Daerah “Brantas” Pandaan guna pembangunan perumahan (RSS).
Kepala desa Tamansari mewakili warga desa Tamansari pun menanyakan adanya peralihan aset pemerintah ke perorangan yang peruntukannya sekarang dijadikan lahan bercocok tanam, “apakah bisa tanah bekas waduk di perjual belikan ?”, tanya kepala desa menutup pembicaraan.

Ketika wartawan media ini mengkonfirmasi ke Cabang Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Daerah “Brantas” Pandaan di Jalan Raya Tretes No. 1 Pandaan, ternyata kantor tersebut sudah lama tutup, ujar beberapa warga setempat. (w1n)

post-top-smn

Baca berita terkait