Monday, 23 July 2018

BAYAN KETAWANG DIDUGA KORUPSI DANA DESA

post-top-smn

Nganjuk, SMN – Pembangunan rehab jembatan di Dusun Kedungceleng Desa Ketawang Kecamatan Gondang, sempat terhambat. Sebab ulah salah satu perangkat desa tersebut yang menyalahgunakan wewenangnya. Sebagai pelaksana kegiatan, dia menggunakan sebagian dananya untuk kepentingan pribadi sebesar Rp 25.000.000,-.

Iswantoro Kepala Desa Ketawang”menuturkan bahwa dana untuk pembangunan jembatan tersebut telah diserahkan kepada PK ( pelaksana kegiatan ) Suwito bayan desanya. ”Jadi Dana Seratus Dua juta sekian yang untuk pembangunan itu sudah saya serahin mas ke pak bayan. wong dia kan PK nya. tiba tiba aja itu pembangunan jembatan terhenti padahal katanya sudah di borongin ke Pak Di dari Demangan Tanjunganom.Beberapa hari lalu hal ini sudah kami rapatkan dengan seluruh perangkat disini dan alhasil pak bayan ini mau mengembalikan dananya. Sekarang ini juga sudah mulai di teruskan kembali. Kalau mengenai pemberitaan bahwa saya menggunakan dana tersebut itu salah kaprah mas. Karena saya tidak gunakan dana itu sepeserpun. Malah sebelum dana itu cair bayan pinjam saya Rp 20.000.000,- untuk Dp bahan sama pekerja kata wito. ya tentu saya minta kembali dong setelah dananya cair kan memang itu uang saya pribadi yang dipinjam untuk bangun jembatan tersebut”Tegasnya ,saat diwawancara Suara Media Nasional.co.id 17/11/17.

Terpisah kami pun menemui pak Bayu, Kasipem Kec.Gondang yang menuturkan bahwa Perbuatan penyalahgunaan keuangan desa seperti penyalahgunaan, dana desa atau Alokasi Dana Desa merupakan perbuatan yang dilarang dilakukan oleh perangkat desa. Apabila dilakukan, maka yang bersangkutan dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis. Dalam hal sanksi administratif tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.
Selain itu, perbuatan tersebut juga merupakan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (“ UU 31/1999”) sebagaimana diubah oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dimana ada ancaman pidana bagi orang yang menyalahgunakan wewenangnya yang berakibat dapat merugikan keuangan negara.
Masyarakat dapat membuat pelaporan atau pengaduan kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) setempat serta kepada Pemerintah Supra Desa (Kecamatan), mengenai obyek kegiatan serta perkiraan nilai kerugian yang diselewengkan. Dalam pelaporan ataupun pengaduan tersebut, perlu disertai dengan penjelasan konkrit mengenai obyek kegiatan yang menjadi dugaan tindak penyelewengan tapi untuk lebih jelasnya mungkin ada pihak lain yang dalam bidangnya lebih tahu mengenai hal tersebut”Ungkapnya saat ditemui di ruangannya di waktu yang dan tanggal yang sama.( Ian/Rmb)

post-top-smn

Baca berita terkait