Tuesday, 16 October 2018

Bappeda Kabupaten Madiun Adakan Sinkronisasi Renja SKPD dengan Provinsi dan Pusat

post-top-smn
Kabid Pemerintahan Umum dan Aparatur BAPPEDA Kabupaten Madiun Ir. Siswi Wahyuningrum, MSi

Kabid Pemerintahan Umum dan Aparatur BAPPEDA Kabupaten Madiun Ir. Siswi Wahyuningrum, MSi

Madiun, SMN – Disetiap akhir tahun BAPPEDA Kabupaten Madiun yang dikepalai oleh Plt. Ir. Arnowo Widjaja, MM melalui Kepala Bidang Pemerintahan Umum dan Aparatur Ir. Siswi Wahyuningrum, MSi telah menyelenggarakan rapat secara maraton untuk menyingkronisasi renja SKPD Kabupaten Madiun tahun 2017, dikarenakan awal bula Desember 2016 tepatnya tanggal 6 Desember 2016 harus sudah dikirim ke provinsi Jawa Timur.

Renja SKPD yang perlu diSinkronisasi diantarnya : prioritas skala provinsi antara lain : peningkatan mutu pelayanan dasar, pengembangan kwalitas sumber daya manusia,  pengurangan kemiskinan  dan pengangguran, pengembangan industri dan perdagangan, pengembangan koperasi UMKM, peningkatan kedaulatan pangan, peningkatan infrastruktur, kemaritiman dan kelautan, harmonisasi sosial.

Adapun Renja SKPD prioritas pembangunan skala nasional tahun 2017 diantaranya : pembangunan manusia dan masyarakat teridir dari : revolusi mental, kesehatan, pendidikan dan perumahan/ pemukiman, pembangunan sektor unggulan terdiri dari : kedaulatan pangan, maritim dan kelautan, kedaulatan energi pembangunan pariwisata dan percepatan pertumbuhan industri dan kawasan ekonomi (KEK), pemerataan dan kewilayahan terdiri dari : antar kelompok pendapatan reformasi Agraria, daerah perbatasan, daerah tertinggal, desa dan kawasan pedesaan serta perkotaan. Pembangunan politik, hukum, pertahanan dan keamanan terdiri dari : reformasi, regulasi, kepastian dan penegakan hukum, stabilitas keamanan dan ketertiban konsolidasi demokrasi dan efektivitas deplomasi, reformasi birokrasi, pembangunan ekonomi terdiri dari : perbaikan iklim investasi dan iklim usaha, peningkatan ekspor non migas dan reformasi fiskal.

BAPPEDA Kabupaten Madiun dala penyusunan Renja SKPD berpedoman dalam peraturan Mentri Dalam Negeri RI No. 31 tahun 2016 tentang pedomana penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2017.

Sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Renana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2017, sasaran pembangunannya adalah : pertumbuhan ekonomi sebesar 7,1 persen, pengangguran sebesar 0,5 persen sampai 5,3 persen, angka kemiskinan sebesar 8,5 persen sampai 9,5 persen, Gini Ratio (Indek) sebesar 0,38 persen, indek pembangunan manusia (IPM) sebesar 75,7 persen.

Dalam prioritas pembangunan di susun sebagai penjabaran operasional dari strategi pembangunan yang digarikan dalam RPJMN 2015 – 2019 dalam upaya melaksanakan agenda pembangunan nasional untuk memenuhi nawa cita (9 cita) agar bisa terwujud dengan lancar dan sukses yang bersingkroniasi dengan cita-cita pemerintah Kabupaten Madiun lebih sejahtera di tahun 2018. (sy)

post-top-smn

Baca berita terkait