Monday, 21 May 2018

Bakesbangpoldagri Kabupaten Madiun Sosialsiasi Penguatan Satgas Kontra Radikal, Deradikalisasi dan Anti Premanisme

post-top-smn
Drs. Agus Budi Wahyono, Msi bersama Kanit Binmas Polres Madiun, Kanit Intel Kejari Kabupaten Madiun dan Kabid Politik dan Integrasi bangsa  Tarnu Ashidiq, S.Ag, M.Si

Drs. Agus Budi Wahyono, Msi bersama Kanit Binmas Polres Madiun, Kanit Intel Kejari Kabupaten Madiun dan Kabid Politik dan Integrasi bangsa
Tarnu Ashidiq, S.Ag, M.Si

Madiun, SMN – dalam upaya pencegahan terhadap berkembangnya faham ideologi yang sesat dan menyesatkan di tengah-tengah masyarakat (RAKA/RAKI dan Radikalisme lainnya) di kalangan masyarakat dan kalangan aparatur pemerintah, upaya antisipasi dan deteksi dini, terhadap munculnya berbagai faham radikal atau ideologi yang sesat dan menyesatkan bangsa di era kemajuan IPTEK dan pengaruh budaya global bagi aparatur negara, serta mengingatkan dan menyadarkan kemblai bagi kita semua sebagai abdi negara, aparatur pemerintah dan pelayanan publik harus berpedoman pada 4 konsensus nasional yaitu Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika dan NKRI, maka dengan ini Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri (Bakesbangpoldagri) Kabupaten Madiun telah mengadakan sosialisasi penguatan satgas kontra radikal, deradikalisasi dan anti premanisme, pada tanggal 1 Desember 2016 di gedung Graha Purabaya Lantai 2 Pemkab Madiun.

Tujuan dari pelaksanaan ini adalah agar terhindari dari ancaman atau bahaya faham dan atau ideologi sesat dan menyesatkan bagi aparatur pemerintah dalam upaya mendukung terwujudnya Kabupaten Madiun lebih sejahtera tahun 2018, penguatan acara institusional terhadap satgas kontra radikal deradikalisasi, dan anti premanisme dalam upaya memberikan pelayanan prima bagi publik dan mendukung upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang clean good govermance/ bersih dan berwibawa, terhindar dari praktek melakukan pemungutan liar (pungli).

Kepala badan kesatuan bangsa dan politik dalam negri (Bakesbangpoldagri) Kabupaten Madiun, Drs. Agus Budi Wahyono, Msi, bersama Kabid Politik dan Integrasi bangsa Tarnu Ashidiq, S.Ag, M.Si serta seluruh staf dan pegawai Bakesbangpoldagri Kabupaten Madiun telah bekerjasama dan menggandeng para nara sumber dalam pelaksanakan sosialisasi ini diantaranya, Kapolres Madiun atau yang mewakilinya, menyampaikan materinya tentang ppungutan liar merupakan tindak radikalisme, Kejari Kabupaten madiun atau yang mewakilinya : “Upaya mencegah tindak melakukan pungutan liar pada aparatur pemerintah di sektor pelayanan”, Rektor STISIP Madiun atau yang mewakilinya, menyampaikan materi tentang Gerakan sinergisme pelayanan publik dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintah yang clean an good govermance.

Adapun peserta sosialisasi ini sebanyak 200 orang terdiri dari Muspika se Kabupaten Madiu, perwakilan kepala desa/kelurahan sekabupaten Madiun, perwakilan Puskesmas se Kabupaten Madiun, Kantor Kemenag dan Kepala KUA se Kabupaten Madiun, SKPD terkait dan petugas pelayanan; Dispendukcapil, Dispenda, Dishub dan infokom, DPU BMUK KPPT, Dinsosnakertrans, RSUD Caruban, RSUD Dolopo, PDAM, BKD dan Diklat, Dinkes, Satpol PP, DPU Pengairan, Juru Parkir, Uji Kir, Samsat, dan BPJS, ini semua termasuk pelayanan publik harus bersih dari pungutan liar (Pungli). (sy)

post-top-smn

Baca berita terkait