Monday, 22 October 2018

Audensi LSM Kapak Dengan PLT Bupati Lumajang

post-top-smn

Lumajang, SMN – LSM KAPAK melakukan audensi dengan Plt. Bupati Lumajang, dr. Buntaran Suprianto, M.Kes. diruang kerjanya pada Rabu (11/4).

Dalam audensi tersebut, Plt Bupati menegaskan, bahwa Pemkab akan menindaklanjuti segala temuan dan informasi pertambangan, yang disampaikan oleh Komite Aksi Penegakan Keadilan (KAPAK).

Ada beberapa point yang disampaikan KAPAK pada audiensi tersebut, yaitu terkait adanya pertambangan yang beroperasi di atas cekdam. Karena hal tersebut sudah melanggar peraturan yang ada, serta ditemukannya beberapa stockpile yang tidak mengantongi ijin.

Plt. Bupati dr Buntaran yang didampingi Asisten Pemerintahan Setda Kab. Lumajang, Susiyanto, SH., Bagian Administrasi Energi Sumber Daya Alam dan Perekonomian, Bonni Momenta, ST., serta Badan Pajak dan Retribusi Daerah Lumajang, Hari Susiati, SH., menyampaikan bahwa pihaknya akan segera melakukan peninjauan lokasi pertambangan yang diduga menyalahi aturan. Ia juga menjelaskan bahwa saat ini pihaknya belum bisa mengambil keputusan tanpa meninjau dan melihat secara langsung kondisi yang ada dilapangan.

Berkenaan dengan hal tersebut, Bagian ESDMP, Bonni Momenta, ST., akan segera melakukan peninjuan ke lokasi pertambangan bersama Satpol PP, BPRD, serta pihak terkait, untuk melakukan pemantauan yang kemudian akan dilakukan penindakan jika ternyata temuan tersebut benar, sebagamana yang dilaporkan. Pihaknya akan berusaha semaksimal mungkin untuk menertibkan para pengusaha dan penambang yang menyalahi ketentuan peraturan yang berlaku.

Sementara itu, Ketua KAPAK, Miskadin menyampaikan pihaknya sudah beberapa kali menenemukan penambangan di atas cekdam. Dan pihaknya juga sudah melaporkan hal itu kepada instansi terkait. Namun, pasca pelaporan tersebut, dirinya mengalami perlakuan intimidasi serta tindak kekerasan dari beberapa orang.

Miskadin berharap agar Pemkab.Lumajang segera melakukan tindakan untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi saat ini, sehingga semua pihak bisa mengikuti peraturan yang berlaku.(Atk)

post-top-smn

Baca berita terkait