Tuesday, 23 October 2018

Akhir Tahun, Dewan Kejar Tayang Paripurnakan Raperda

post-top-smn
Rapat paripurna DPRD Ngawi tanpa  pandangan akhir fraksi

Rapat paripurna DPRD Ngawi tanpa pandangan akhir fraksi

Ngawi, SMN – Tahun akan segera berganti, DPRD pun mengejar tenggat sampai akhir tahun untuk pengesahan berbagai raperda yang sudah dibahas sebelumnya di dalam panitia khusus (pansus).

Sepanjang bulan Desember saja, ada tiga kali paripurna DPRD dimana mengesahkan berbagai raperda termasuk yang dilakukan kemarin, 22-23 Desember 2016 mengenai 5 raperda inisiaif dewan dan  raperda usulan eksekutif. “Paripurna untuk pengesahan raperda ini diantaranya juga membahas tentang raperda trantib dimana di dalamnya menyoal pengaturan untuk tempat hiburan malam,” ujar Dimas Alfinur, salah satu anggota Pansus Raperda Ketentraman dan Ketertiban.

Dalam raperda Trantib, beberapa hal detail tentang lokasi hiburan diperjelas, misalnya tempat hiburan malam tidak boleh menyediakan sarana memajang pemandu lagu dan mengeksploitasi sensualitas perempuan, serta tidak diperbolehkan menjual minuman beralkohol.

Dalam rapat paripurna tersebut, berbagai fraksi juga meminta Pemkab untuk lebih memperhatikan raperda tentang keuangan dengan cermat, dan pengelolaan keuangan agar dilakukan berkesinambungan, bukan hanya melihat secara parsial.

Bupati Ngawi, Budi Sulistyono, menyatakan, pembahasan raperda-raperda di akhir tahun ini diharapkan menjadi salah satu tonggak perbaikan kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pengelolaan keuangan di Ngawi. Dia juga tak memungkiri beberapa raperda termasuk penetapan Perda Trantib tidak bisa serta merta diterima pelaku usaha hiburan dan pariwisata, namun hal itu dilakukan demi kebaikan masyarakat secara lebih luas. “Bukan kontroversi sebenarnya, karena untuk sarana hiburan selama ini perda kita memang menyebutkan tentang tempat hiburan untuk keluarga,” katanya.

Bupati juga menyetujui usulan dewan untuk menunda penetapan wilayah Kecamatan Pitu sebagai kawasan industri. Apalagi dalam kenyataannya, akses dan pembangunan fisik di daerah ini masih belum sederas wilayah lain. “Saya juga setuju penundaan kawasan industri di Kecamatan Pitu ini, kita benahi dulu semuanya di berbagai bidang dan wilayah,” ungkapnya.

Tak seperti biasanya, dalam paripurna DPRD tersebut, tidak dilakukan pembacaan pandangan akhir fraksi-fraksi. Setelah dilakukan pembacaan nota bupati atas 4 raperda eksekutif, langsung disambung dengan pandangan umum fraksi pada hari pertama sidang (22/12). Kemudian di hari kedua (23 Desember 2016) dibacakan jawaban bupati atas pandangan umum fraksi dan tidak ada pandangan akhir fraksi-fraksi. Bupati bahkan langsung membacakan tanggapan atas usulan 5 raperda inisiatif dewan dan menyatakan menerima. Disusul dengan pendapat akhir pansus DPRD yang dibacakan Ketua Pansus Amirul Yati yang juag menyatakan menerima pengesahan raperda menjadi perda. “Akhir tahun 2016 ini, kita akan paripurnakan tata tertib DPRD dan di dalamnya memang sudah tidak ada lagi agenda pandangan akhir fraksi, dengan asumsi, pembahasan raperda semestinhya tuntas di tingkat pansus,” ujar Supeno, Ketua Komisi III DPRD Ngawi. (ari)

post-top-smn

Baca berita terkait