Wednesday, 26 June 2019

Ahmad M Ali, Anggota Komisi VII DPR RI Serukan Perlunya Visi Pembangunan Baru untuk Sulteng

post-top-smn

Ahmad Ali, Anggota Komisi VII DPR RI asal Sulteng

Palu, suaramedianasional.co.id – Anggota Komisi VII DPR RI, Ahmad M. Ali, menilai perlu visi pembangunan baru di Sulawesi Tengah yang mempertimbangkan risiko kebencanaan berbasis kawasan. “Sulteng harus dibangun dengan sebuah visi baru yang mempertimbangkan risiko bencana, serta dengan pendekatan pembangunan yang berbasis kawasan,” ujar Ahmad M Ali yang memang putra asli Sulteng ini, di Palu, Jumat (1/2)

Menurutnya, informasi kebencanaan yang sudah beredar luas, baik itu berdasarkan hasil penelitian ilmiah, maupun statistik kebencanaan yang dikumpulkan para ahli pasca bencana menunjukan suatu keharusan untuk mengubah visi pembangunan di Sulawesi Tengah.

Kita perlu cara pandang baru, dan tentu belajar untuk mengintegrasikan misi yang harus diemban dalam upaya pembangunan risiko yang harus dihitung berdasarkan kondisi kerawanan bencana. Harus ada perspektif baru dalam aglomerasi, perhitungan pemanfaatan zonasi ruang yang berbeda dari kacamata sebelumnya,” jelasnya.

Ketua Fraksi Nasdem di DPR RI ini juga menguraikan, bahwa ke depan Sulteng perlu kebijakan politik Perencanaan Daerah 25 tahun ke depan, yakni Road Map 2020 menuju 2045, untuk menetapkan kawasan dalam desain tata ruang baru. Semisal, untuk wilayah lembah Palu perlu dibangun sebagai pusat studi nasional penanggulangan bencana.

Wilayah itu juga diharapkan menjadi tempat bagi ilmuwan dari berbagai penjuru dunia datang belajar tentang bencana geologis untuk pemanfaatan mitigasi secara nasional. Kedua, menetapkan kawasan pertumbuhan ekonomi berbasis industri ekstraktif yang padu dengan tujuan pengurangan risiko bencana untuk kawasan Timur.

Ketiga, perlu dicetuskan kawasan yang secara potensial dapat dijadikan sebagai pusat wisata, sekaligus sasaran pemanfaatan ruang berbasis industri wisata. “Kita harus belajar dan melatih semua stakeholder dalam menyusun rencana pembangunan berbasis pengurangan risiko bencana dalam skema: rakyat, investasi, dan pemerintah,” tegasnya. (**/ist)

post-top-smn

Baca berita terkait