Tuesday, 17 July 2018

7 Ranperda Usulan Eksekutif Disahkan

post-top-smn
Penandatangangan penetapan Perda Susduk Keuangan DPRD dan 7 Ranperda Usulan Eksekutif

Penandatangangan penetapan Perda Susduk Keuangan DPRD dan 7 Ranperda Usulan Eksekutif

Ngawi, SMN – DPRD Ngawi akhirnya mengesahkan tujuh ranperda usulan eksekutif yang sebelumnya sempat menuai pembahasan panjang di tingkat panitia khusus. Pengesahan ranperda ini dilaksanakan dalam rapat paripurna 14-15 Agustus lalu bersamaan dengan penetapan Ranperda inisiatif mengenai Susunan Keuangan Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD.

Ketujuh ranperda yang disahkan itu antara lain, Ranperda tentang Penyelenggaraan Perpustakaan, Ranperda tentang Penyelenggaraan Kearsipan, Ranperda Penyelenggaraan Pendidikan, Ranperda tentang perubahan atas Perda No 1/2015 tentang Kepala Desa, Ranperda tentang perubahan atas Perda No. 26/2011 tentang Pajak Hiburan, Ranperda tentang Pencabutan Perda No. 11/2014 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Umum yang bersumber dari APBD dan Ranperda tentang Pencabutan Perda 12/2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa.

Ketua DPRD Ngawi, Dwi Rianto Jatmiko, menyatakan, penetapan-penetapan Ranperda itu, termasuk pencabutan atas beberapa perda yang sudah ada sebelumnya, memang dibutuhkan. “Ini mendasar aturan yang berlaku saat ini, memang ada perda yang sudah tidak bisa diberlakukan,” kata Antok, sapaan akrabnya.

Beberapa perda yang tidak bisa lagi berlaku misalnya Perda tentang Kepala Desa seiring dengan munculnya Undang-Undang Desa, Perda tentang pengadaan tanah untuk kepentingan umum karena saat ini tim pengadaan sudah harus melibatkan Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan adanya aturan terbaru mengenai keuangan kepala dan perangkat desa sehingga perda harus dicabut.

Ranperda tentang Penyelenggaraan Perpustakaan menuai perhatian dari banyak fraksi, terutama memberikan penekanan pada Pemkab untuk lebih memperhatikan perpustakaan, melengkapi sarana pra sarananya serta memberikan kenyamanan bagi pengunjung. Ranperda lain yang disikapi fraksi-fraksi adalah Ranperda tentang Penyelenggaraan Pendidkan, hampir semua fraksi meminta agar Bupati Ngawi lebih menata masa jabatan kepala sekolah, melakukan pemerataan tenaga pengajar serta memasukkan muatan lokal dan wawasan kebangsaan dalam pendidikan bagi anak sekolah di Ngawi.

Bupati Ngawi, Budi Sulistyono atau acap disapa Kanang, dalam jawabannya mengakui beberapa kelemahan dan kurangnya perhatian selama ini pada bidang perpustakaan dan kearsipan. Namun Pemkab Ngawi mulai tahun ini sudah menyiapkan beberapa sarana, perbaikan gedung serta akan semakin melengkapkan koleksi buku yang dimiliki Dinas Perpustaakan. “Sedangkan soal wawasan kebangsaan, sudah ada dalam pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan yang sudah diatur di kurikulum nasional, namun kami terus menanamkan pendidikan karakter, cinta bangsa dan Pancasila,” janji Kanang. (ari)

post-top-smn

Baca berita terkait