Sunday, 21 October 2018

4 Ranperda Ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPRD

post-top-smn
Bupati Tulungagung Syahri Mulyo SE,Msi, saat Rapat Paripurna DPRD dalam rangka penetapan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda)

Bupati Tulungagung Syahri Mulyo SE,Msi, saat Rapat Paripurna DPRD
dalam rangka penetapan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda)

Tulungagung, SMN – Rapat paripurna yang di gelar hari Sabtu (15/10) di Gedung Graha Wicaksana DPRD Kabupaten Tulungagunghari pukul 10.00 Wib dalam rangka penetapan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) pembentukan dan susunan Organisasi perangkat daerah (OPD) Kabupaten Tulungagung di hadiri oleh Bupati Tulungagung Syahri Mulyo SE,Msi. Sidang paripurna di awali dengan pembacaan laporan hasil pembentukan panitia kusus (Pansus) dan setiap Ranperda yang di bacakan oleh masing-masing Pansus di tanggapi oleh Fraksi. Dari lima Ranperda yang di sahkan, ada satu Ranperda yang belum di sahkan yaitu Ranperda tentang perubahan perlindungan pemberdayaan pasar tradisional dan penataan serta pengendalian pasar moderen. Alasan penundaan karena Ranperda tersebut perlu di cabut dan di buatkan yang baru dan adanya perubahan dalam isi perda hingga lebih dari 50 persen, oleh sebab itu perlu di buat perda yang baru.

8 Fraksi di antaranya Fraksi Semangat baru, fraksi Demokrat, fraksi PAN, fraksi Golkar, Fraksi Hanura, Fraksi PKB, fraksi Gerindra dan Fraksi PDIP menyetujui adanya 4 Rancangan Peraturan daerah (Ranperda) antara lain Rancangan peraturan daerah tentang perangkat desa, Rancangan peraturan daerah tentang pedoman pembangunan desa, rancangan peraturan daerah tentang peternakan dan kesehatan hewan, dan rancangan peraturan daerah tentang rencana induk pembangunan pariwisata daerah tahun 2016-2026. Dari Fraksi Partai Golkar yang di bacakan oleh Leman agar merekomendasikan lima Rancangan peraturan Daerah serta memberikan catatan agar lima Ranperda di tetapkan menjadi Perda. Bupati Syahri Mulyo menyampaikan bawa 4 Ranperda yang sudah di sepakati bersama saya ucapkan banyak terimakasih dengan adananya Ranperda ini semoga bisa segera di perdakan. Penetapan Peraturan daerah merupakan konsekwensi di tetapkannya undang-undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah daerah sebagaimana telah di bahas bersama dengan undang-undang nomor 9 tahun 2015 yang di tidak lanjuti dengan peraturan daerah nomor 18 tahun 2014 tentang perangkat daerah. Pembangunan daerah lebih terukur dan bisa mensejeterahkan masyarakat.(Nov/adv)

post-top-smn

Baca berita terkait