Monday, 23 July 2018

2500 GTT DAN PTT DAPAT BPJS TK Wujud Kepedulian Pemkab Dan Komitmen Terhadap Program BPJS TK

post-top-smn
Dirut BPJS TK Agus saat diwawancarai sejumlah wartawan.

Dirut BPJS TK Agus saat diwawancarai sejumlah wartawan.

Jember, SMN – Sebagai wujud kepedulian dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jember dan sebuah komitmen dengan program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) sekitar 2.500 Guru Tidak Tetap (GTT) dan Pegawai Tidak Tetap (PTT) akan mendapatkan perlindungan jaminan sosial dari BPJS ketenagakerjaan, Selasa (29/8) di Gedung Serba Guna GOR PKPSO.
Menurut Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan, Agus Susanto, bahwa seluruh dari GTT dan PTT ini akan didaftarkan sebagai peserta pada program Pekerja Penerima Upah.
Acara tersebut dihadiri oleh Bupati Jember, dr. Hj. Faida MMR dan Wakil Bupati Drs. KH. A. Muqit Arief.
Namun dalam kegiatan ini, hanya diserahkan secara simbolik kartu peserta kepada GTT dan PTT Kabupaten Jember.
“Saya sangat mengapresiasi kepada Pemerintahan Jember terutama Bupati Jember Hj Faida yang sangat peduli dan komitmen terhadap pelaksanaan program BPJS Ketenagakerjaan ini,” kata Agus kepada awak media pagi itu.
Selain mengapresiasi pihak Pemkab Jember, Agus juga melihat sebuah dukungan dan keterlibatan Pemkab dalam mewujudkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi GTT/PTT di Kabupaten Jember.
“Kami berharap pemerintah daerah lainnya dapat mengikuti kegiatan seperti ini, agar perlindungan menyeluruh bagi seluruh pekerja dapat segera terwujud,” tambahnya.
Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Jawa Timur, Abdul Cholik kepada media juga mengatakan bahwa sampai saat ini peserta di GTT dan PTT dari 20 Kecamatan di Kabupaten Jember sudah ada sekitar 2.258 orang yang telah menjadi peserta.
“Sedangkan potensi GTT dan PTT dibawah Dinas Pendidikan dilingkungan pemerintahan Kabupaten Jember sebanyak 12.000 orang, sisanya tersebut masih proses administrasi pendaftaran. Untuk guru atau pegawai honorer dan swasta memiliki hak perlindungan yang sama dalam program BPJS Ketenagakerjaan,” jelasnya pula.
Dikatakannya, bahwa pelaksanaan program BPJS Ketenagakerjaan kepada GTT dan PTT telah di anggarkan dalam APBD Tahun 2017, dan sesuai dengan Instruksi Bupati Jember Nomor 1 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan Kesehatan di Kabupaten Jember, Keputusan Bupati Jember Nomor : 188.45/470/1.12/2017 Tentang Tim Kerjasama Operasional Dalam Rangka Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Usaha atau Pemberi Kerja di Kabupaten Jember serta Perjanjian Kerjasama Antara BPJS Ketenagakerjaan dengan Bupati Jember.
“Tentang pengenaan sanksi administratif tidak mendapatkan pelayanan publik tertentu dalam penyelenggaraan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sejak 18 Agustus 2017,” pungkasnya. (atk)

post-top-smn

Baca berita terkait