Saturday, 20 October 2018

10 Tahun Keterbukaan Informasi, Komisi Informasi Minim Inovasi

post-top-smn

JAKARTA, SMN – Informasi masih menjadi bahan penting untuk melakukan intervensi masyarakat terhadap segala bentuk kegiatan, kebijakan dan penggunaan anggaran Negara. Namun setelah digulirkan pada tahun 2008 lalu,  keterbukaan informasi masih tertutup dan sulit didapatkan hingga ke tingkat desa.

Lembaga Kajian dan Analisi Keterbukaan Informasi (KAKI) Publik, soroti masalah minimnya keterbukaan informasi terhadap publik dari segala aspek.

Direktur Lembaga Kaki Publik, Adri Zulpianto SH kepada media ini menjelaskan jika sebuah keterbukaan informasi itu mewajibkan kepada badan publik untuk membuka informasi seluas-luasnya kepada masyarakat dengan prinsip informasi yang mudah dijangkau, efektif, efisien, dan ekonomis.

“Jangankan tingkat desa, banyak informasi ditingkat propinsi, kabupaten dan kota yang masih tertutup rapat, apalagi kalau berkaitan dengan penggunaan anggaran,” katanya kepada awak media.

Kata Adri, sebagai contoh bisa melihat web resmi pemerintah propinsi, kota dan kabupaten yang masih banyak diantaranya tidak membuka informasi terkait perencanaan anggaran dan laporan keuangan pemerintah daerah.

“Hal ini termasuk informasi di tingkat Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di setiap pemerintah,” ungkapnya.

Web resmi pemerintah propinsi, kota, dan kabupaten, menurut Adri, masih bersifat sebagai ajang narasi pemerintahan, yang mana web resmi tersebut lebih kepada informasi kegiatan-kegiatan yang bersifat formal, bahkan lebih dominan dengan galeri-galeri foto bahkan video.

Hal yang sama kata Adri, yaitu pada website resmi Partai Politik (Parpol) yang tidak memadai, dimana web resmi parpol tersebut tidak mengikutsertakan data kader dan pengurus, mengingat data ini penting untuk administrasi kepemiluan.

“Seperti seleksi sebagai Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) maupun Komisi Pemilihan Umum (KPU) di tingkat daerah, dimana persyaratannya adalah tidak termasuk dalam bagian partai, baik sebagai anggota maupun pengurus partai dalam jangka waktu yang ditentukan. Oleh karena itu, seharusnya, parpol dalam laman web resminya mampu menginventarisir data kader, dan pengurusnya,” bebernya.

Menurut Adri, dengan tidak tersedianya informasi secara prinsip keterbukaan disebabkan oleh Komisi Informasi yang masih terjebak pada proses birokrasi.

Apalagi dengan birokrasi yang tidak sejalan dengan Undang-Undang No. 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, ini tergambar bagaimana Undang-Undang tersebut mengamanahkan bahwa permohonan dapat disampaikan secara elektronik, namun sejauh ini, permohonan secara tertulis saja masih tidak optimal.

“Komisi Informasi masih belum optimal dalam melakukan pemantauan dan menjalankan amanah Undang-Undang untuk mengevaluasi setiap badan publik. Komisi informasi tidak mengevaluasi secara tepat dan benar terhadap seluruh badan public yang terikat dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik,” pungkasnya. (afu)

post-top-smn

Baca berita terkait